Usia 23 tahun merupakan usia terbilang muda bagi seorang remaja
untuk memutuskan hidup mandiri. Apalagi, memiliki keberanian untuk
mendirikan sekolah di sebuah lokasi transmigran yang terletak di kawasan
pelosok yang belum terjamah. Dialah Edi Mohammad Muhtar, yang pada
tahun 1991, dalam usia remaja, nekat meninggalkan tanah kelahirannya di
Cianjur, Jawa Barat.
Edi mengadu nasib ke Kampar (sekarang
Pelalawan), Riau. Ia menetap di sebuah kecamatan terpencil, Ukui, yang
masuk dalam wilayah Kabupaten Pelalawan. Untuk mencapai Ukui dari
Pekanbaru, diperlukan waktu sekitar 4 jam menggunakan mobil atau motor.
Sama sekali tidak ada angkutan umum.
Medan yang harus dilalui
menuju Ukui pun terbilang berat. Kawasan itu terletak di tengah
perkebunan kelapa sawit. Jalan berliku mendaki bukit dan hanya
beralaskan tanah sudah menjadi makanan sehari-hari masyarakat Ukui.
Dulu, gaji saya sebulan Rp 30.000-Rp 40.000. Zaman
dulu sih udah cukup itu. Apalagi, di pedalaman begini enggak butuh
banyak
-- Edi Mohammad Muhtar
Edi mengisahkan, selesai menamatkan pendidikan
guru agama (PGA) pada tahun 1988, dirinya sempat mengajar sebagai tenaga
honorer di Cianjur. Saat ada program transmigrasi pemerintah pada tahun
1991, Edi meninggalkan keluarganya yang tinggal di kota itu menuju
Riau. Pada waktu itu, usia Edi 23 tahun.
Dengan bantuan petugas
transmigrasi, Edi pun akhirnya mencapai Ukui bersama ratusan
transmigran lain dari Pulau Jawa. Sesampainya di kota kecil itu, Edi
menyimpan rasa kaget luar biasa, saat melihat wilayah yang akan
didiaminya.
"Wah dulu ini sebelum ada sawit, hutan semua.
Pohon-pohon tinggi, masih ada harimau, macan, dan gajah yang bisa
dilihat dekat rumah," kata Edi, Kamis (24/11/2011), saat dijumpai
Kompas.com, di SDN 012 Silikuan Hulu, Riau.
Seiring
dengan perjalanan waktu, kawasan Ukui mulai berubah "wajah".
Rumah-rumah tinggal mulai dibangun, dengan perkebunan sawit yang luasnya
mencapai ratusan ribu hektar. Binatang-binatang liar pun mulai
menyingkir.
Membangun pendidikan di Ukui
Ketika
itu, Edi tinggal bersama orangtua angkatnya yang sudah lebih dulu
mengikuti program transmigrasi di Ukui. Saat awal menginjakkan kaki di
sana, Edi sempat luntang lantung tanpa pekerjaan. Pasalnya, mayoritas
penduduk Ukui adalah petani sawit dan menjadi petani sawit bukanlah
hasrat Edi.
"Akhirnya, karena latar belakang saya guru, saya waktu itu sudah ingin sekali mengajar. Tapi tidak ada sekolah," katanya.
Edi mengenang, pada tahun 1991, hanya ada satu sekolah di Kecamatan
Ukui. Sementara, ada 15 desa di Ukui yang tersebar di bukit-bukit.
Akhirnya,
Edi pun memutuskan membantu temannya sebagai tenaga honorer guru agama
di sebuah sekolah dasar (SD) yang letaknya belasan kilometer dari
desanya di Silikuan Hulu.
"Dulu, gaji saya sebulan Rp 30.000-Rp 40.000. Zaman dulu sih
udah cukup itu. Apalagi, di pedalaman begini enggak butuh banyak," ujar Edi.
Setelah
setahun mengabdi di sana, Edi memutuskan keluar. Ia ingin mewujudkan
mimpinya yaitu mendirikan sekolah di tengah-tengah masyarakat Silikuan
Hulu. Motivasinya cukup sederhana. Edi merasa miris melihat banyak
anak-anak di Silikuan Hulu tidak mengenyam pendidikan akibat sulitnya
akses menuju sekolah terdekat.
"Karena dari awal sudah ada
pendidikan guru, jadi jiwa pendidik saya selalu melekat. Dulu saya
berpikir kalau tidak ada sekolah di lokasi transmigrasi, bagaimana mau
membangun kota ini?" papar Edi.
Untuk mewujudkan mimpinya itu,
Edi melakukan lobi ke berbagai pihak. Dukungan dari seluruh masyarakat
Silikuan Hulu pun dikantonginya. Dengan dana swadaya masyarakat, Edi
membangun sekolah dasar.
"Waktu itu belajarnya masih di
barak-barak di lapangan dan di rumah-rumah warga. Pengajar juga dari
warga semua, enggak ada yang pendidikan resmi. Belajar pokoknya
seadanya, ha-ha-ha," kata pria berkumis ini sambil tertawa.
Lambat laun, Edi bersama warga sekitar juga mulai membangun Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
"Semua dari bantuan masyarakat," katanya.
Pemerintah
daerah melalui Kabupaten Kampar pada akhir tahun 1992 akhirnya
memberikan bantuan berupa bangunan permanen. Sekolah kemudian berubah
nama menjadi SDN Air Putih lalu berubah lagi menjadi SDN 012 Silikuan
Hulu.
Edi menceritakan, saat itu, desa Silikuan Hulu merupakan
bagian dari Desa Air Putih. Tetapi, sejak tahun 2000-an, Desa Silikuan
Hulu berdiri sendiri di bawah Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.
Ketika gedung baru sudah didapat, proses belajar mengajar pun
berlangsung formal sesuai dengan aturan yang ditetapkan Dinas Pendidikan
Riau. Namun, tetap dengan segala keterbatasan yang ada di kawasan
pedalaman.
"Beda pedalaman dengan kota itu jauh," ucap Edi.
Di
kota, katanya, fasilitas serba memadai. Sementara di pedalaman, untuk
mendapatkan buku saja harus menunggu giliran. Buku-buku yang ada
akhirnya dipakai bersama-sama oleh para siswa. Dengan sulitnya mendapat
buku, Edi pun tak bermimpi membangun perpustakaan.
"Mana bisa bangun perpustakaan? Orang ruangannya enggak ada. Bukunya apa lagi," canda Edi.
Tetapi,
pada tahun 2010, melalui program Pelita Pustaka Tanoto Foundation, SDN
012 Silikuan Hulu mendapatkan bantuan 120 buku pinjaman dan pelatihan
gratis tentang manajemen perpustakaan. Namun, program itu tidak
memberikan dana untuk membangun perpustakaan.
"Iya kurangnya
karena tidak ada dana. Kami berpikir, perpustakaan itu penting untuk
anak-anak. Akhirnya bahan-bahan kayu yang ada di sekitar kami
dikumpulkan dan bangun sendiri," ujar ayah satu anak ini.
Untuk
pembangunan perpustakaan mini berukuran 7x8 meter ini, para orangtua
siswa juga turt berkontribusi dengan menyumbangkan Rp 70.000. Meski
sederhana dan terbuat dari kayu tanpa ada lampu penerangan, para siswa
ternyata tetap antusias.
"Kami bersyukur sampai penuh sesak kalau tidak dibatasi dan enggak dijadwal," tambahnya.
Saat
ini, Edi menjabat sebagai Kepala SDN 012 Silikuan Hulu. Ia bertanggung
jawab terhadap proses pendidikan bagi 125 orang siswa yang mengenyam
pendidikan di sana.
Ia masih menyimpan satu harapan, yaitu
perhatian dari pejabat setempat untuk memberikan bantuan buku kepada
anak didiknya. Edi tahu, risiko tinggal di pedalaman adalah sulitnya
akses dan minimnya dana untuk membangun. Namun, hal itu tentu tidak bisa
dijadikan alasan untuk merenggut hak anak mendapatkan pendidikan
terbaiknya. "
Siapa tahu di antara mereka ada yang sukses," ujarnya penuh harap.